Sebagai subyek pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler dirancang untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berahlak mulia, cerdas dan bertanggung jawab. Secara teoritik Pendidikan Kewarganegaraan dirancang secara konfluen dan terintegrasi antara dimensi cognitif, afektif dan psikomotor dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

Sedangkan secara pragmatik Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan memberikan penekanan pada isi yang memuat nilai nilai (content embedding values) dalam prilaku sehari hari; (Budimansyah, Winata Putra, 2009: 38)

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 ayat 1 mengamanatkan perlunya melibatkan masyarakat dalam pendidikan. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom, memberikan implikasi pada pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Hal ini memberikan dampak pada penyusunan kurikulum dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang banyak melibatkan unsur lingkungan, baik lingkungan sosial, lingkungan budaya maupun lingkungan alam sekitar.

Harus diakui bahwa Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini disampaikan dengan pendekatan konvensional melalui metode ceramah dan mencatat, peran guru dominan sementara peran siswa relatif pasif dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Secara realitas yang terjadi di sekolah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan belum efektif untuk mengantar peserta didik agar menjadi warganegara yang baik, pendidikan kewarganegaraan masih dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak terlalu penting, yang merupakan mata pelajaran hapalan dan hanya berupa konsep-konsep semata, terlebih dalam penyampaian oleh pendidik juga tidak menarik dan tidak memberikan stimulus yang dapat memancing peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif dan bertanggung jawab. Sehingga peserta didik tidak begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran.